MediaSuaraMabes, Banda Aceh — Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Aceh Hanafiah kembali menyoroti kebijakan penganggaran pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terkait pengadaan kendaraan operasional yang disebut mencapai Rp17,8 miliar dalam Tahun Anggaran 2026.
Menurut Hanafiah, kebijakan tersebut memunculkan perhatian publik di tengah kondisi efisiensi anggaran pemerintah serta masih adanya berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Aceh, khususnya kelompok korban konflik yang dinilai masih membutuhkan perhatian dan program pemberdayaan berkelanjutan.
“Publik tentu berharap penggunaan anggaran pemerintah dapat lebih mengedepankan kebutuhan prioritas masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan korban konflik dan pemulihan ekonomi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).
Ia mengatakan, berdasarkan informasi penganggaran yang beredar di lingkungan pemerintahan Aceh, pengadaan kendaraan operasional tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional BRA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain pengadaan kendaraan, sorotan masyarakat juga mengarah pada sejumlah program pembangunan pasar yang tercantum dalam realisasi anggaran BRA Tahun 2026 di Kabupaten Aceh Utara. Dua paket kegiatan yang menjadi perhatian yakni pembangunan lanjutan Pasar Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara senilai sekitar Rp2,07 miliar serta pembangunan pasar di Kecamatan Tanah Jambo Aye sebesar Rp2,39 miliar.
Sejumlah kalangan menilai program pembangunan pasar tersebut perlu mendapat penjelasan lebih lanjut terkait relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi BRA sebagai lembaga yang fokus pada reintegrasi pascakonflik di Aceh.
“Masyarakat berharap seluruh program yang dijalankan tetap selaras dengan mandat utama lembaga, yakni pemberdayaan dan perlindungan masyarakat korban konflik,” tambahnya.
Hanafiah juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan dan prioritas anggaran agar penggunaan dana publik dapat berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Reintegrasi Aceh terkait sorotan tersebut.
(Hanafiah)
