MediaSuaraMabes, Waropen – Bupati Kabupaten Waropen Drs. Fransicus Xaverius Mote, M.Si berkomitmen memperbaiki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga mendapatkan Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal Itu disampaikan dalam acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 di ruang Kantor Pertemuan BPK Jayapura, Kamis (26/06/2025).
Penyerahan LHP dilakukan langsung Oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Bhuono Agung Nugroho, Kepada Bupati F.X Mote dan Ketua DPRK Yennike Suriana Ketsya Dippan dan dihadiri Sekda Jaelani, Kepala Bappeda Bob Woriori, Kepala Inspektorat M.Surya, Wakil Ketua DPRK Yonatan Reri.
Dalam Kesempatan Itu juga, Bupati Mote menyampaikan menerima dengan lapang dada atas hasil audit BPK yang belum mendapatkan Opini, Ia berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara terukur dan terjadwal, memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh satuan kerja, Meningkatkan Kapasitas SDM dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Membangun Sinergi yang lebih baik antara pimpinan OPD, Inspektorat, dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Mote juga menyampaikan terimah Terima Kasih dan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Papua yang telah melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan
“kami berterima kasih atas masukan, koreksi maupun langkah – langkah perbaikan selama proses pemeriksaan berlangsung”. Ucap Mote
Dijelaskan, Hasil audit tersebut menjadi catatan penting dan serius bagi kami Pemerintah Kabupaten Waropen, bahwa masih terdapat kelemahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami menerima hasil ini dengan lapang dada dan penuh rasa tanggung jawab, kami tidak akan menutup mata terhadap berbagai temuan dan rekomendasi yang telah disampaikan Oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua, dan sebaliknya hal ini menjadi pemicu bagi kami untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan secara sistematis dan berkelanjutan”. Imbuhnya
